FB Kamtibmas tentang HOAX Big Data Cyber Security

FB Kamtibmas tentang HOAX Big Data Cyber Security

Salam POLMAS !!!

Kali ini E-POLMAS akan membahas tentang adanya berita yang tidak jelas kebenarannya yang selama ini beredar baik melalui akun sosial media maupun akun messenger yaitu tentang adanya Big Data Cyber Security. Seperti apa isi berita HOAX tersebut? Ini adalah isinya yang berhasil kami dapatkan dari salah satu broadcast yang saya terima dari akun bbm saya :

INFORMASI PENTING :

Saat ini system Big Data Security Indonesia sudah terpasang di Pejaten Jkt dan DJP, menyusul Wantanas yg akan menyedot semua informasi yg melalui internet di Indonesia. Artinya segala percakapan kita di Cyber (WA, BBM, SMS dll) akan tersedot masuk secara otomatis ke dalam Big Data tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka mulai tgl 19 November 2015 akan ada tim Polisi Internet yang akan mengawasi dan melaksanakan operasi penyelidikan terhadap pengeditan info, gambar2 maupun foto pimpinan negara, simbol negara dan lambang negara. Maka dari itu jangan kirim hal2 yang bersifat sensitif dan gambar2 pemimpin negara untuk bahan kartun, guyonan maupun lelucon lainnya

Polisi Internet melalui teknik internet system akan menelusuri sumber pengirim ke grup tersebut

Diharapkan dapat saling mengingatkan dan menjaga untuk menghindari kesalahan pengiriman gambar yang bersifat sensitif sebagaimana tersebut di atas.

Jangan sampai grup WA anda berurusan dengan Polisi Internet (Cyber Crime Police)

# Sekian yang dapat disampaikan, agar berhati2 dalam pengiriman info2/gambar2 melalui WA,BBM dan lainnya

Setelah saya menerima informasi ini, saya mencoba melakukan cross check melalui website resmi milik kominfo dan saya mendapatkan jawaban bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Kominfo sudah merilis berita tentang adanya HOAX yang beredar di masyarakat tersebut. Berikut adalah isi berita yang dirilis oleh Kominfo tentang hal tersebut :

Menanggapi informasi yang beredar melalui berbagai media beberapa waktu belakangan ini terkait dengan adanya sistem big data cyber security dan cybercrime police dapat kami sampaikan sebagai berikut.

  1. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau merupakan informasi hoax.
  2. Kementerian Kominfo telah berkoordinasi baik secara internal maupun dengan instansi lain untuk mengkonfirmasi hal ini dan fakta yang ada menegaskan bahwa sistem sebagaimana dimaksudkan dalam hoax tersebut tidak diterapkan pada Instansi Pemerintah di Indonesia.
  3. Teknologi Big Data merupakan teknologi pengolah data yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, termasuk di Indonesia; baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan. Teknologi ini, pada dasarnya, dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, penerapan teknologi big data disertai pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi Hak Asasi Warga Negara.
  4. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data atau informasi dan pembatasan penggunaannya. Antara lain dalam UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan teknologi big data juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dimaksud.  
  5. Pada prinsipnya, pengawasan terhadap aktivitas seseorang di Internet dapat melanggar hak konstitusi warga negara khususnya mengenai privasi dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi. Perlindungan terhadap privasi, dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi merupakan bagian penting dari pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional.
  6. Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan dilakukanassessment yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
  7. Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati hak asasi manusia.
  8. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh terhadap informasi yang menyesatkan tersebut.

Sumber:http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6288/Siaran+Pers+No.84-PIH-KOMINFO-10-2015+Tentang+Penjelasan+Kementerian+Kominfo+Terkait+Sistem+Big+Data+Cyber+Security+dan+Cybercrime+Police/0/siaran_pers#.VlKaidIrI2w

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berita yang beredar selama ini adalah HOAX atau BERITA BOHONG belaka. Demikian semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat POLMAS…

[Total: 3    Average: 5/5]