Hukum dan Perubahan Sosial

Hukum dan Perubahan Sosial

Hukum dan Perubahan Sosial

Dr. Yudhi Setiawan, SIK, MSi.
Pasis Sespimmen Dik Reg XVI Tahun 2016

Adagium klasik menyatakan “Ubi Societas ibi ius” yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum, sampai era modern seperti sekarang masih cukup relevan untuk dipakai. Dalam tatanan kehidupan masyarakat baik yang tradisional maupun yang modern pasti memerlukan hukum, tanpa hukum suatu masyarakat tidak akan mampu menjadi masyarakat yang tertib. Dalam bahasa latin dikatakan bahwa “Homo Homini Lupus” atau manusia yang satu akan menjadi srigala bagi manusia lainnya. Tidak ada masyarakat yang dapat hidup dengan tentram tanpa ada kontrol sosial dari hukum.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa salah satu fungsi dari hukum adalah untuk menciptakan kontrol terhadap kehidupan sosial masyarakat. Fungsi sosial kontrol dari hukum ini sangat berakitan erat dengan tujuan utama dari hukum yakni menciptakan stabilitas dan kepastian hukum. Hukum sebagai sarana kontrol sosial bertugas untuk menjaga agar pola tingkah laku individu maupun kelompok masyarakat tetap berada pada batas-batas toleransi. Pendek kata hukum itu mesti mampu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Selain berfungsi sebagai pengendali sosial, hukum juga mesti mampu mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum yang baik mesti peka terhadap perkembangan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sosial yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Agar bisa menggunakan hukum sebagai sarana pengendali sosial (social engenering) maka peran berbagai peraturan perundang-undangan baik yang memiliki daya mengikat secara lokal maupun nasional memiliki posisi yang strategis. Suatu peraturan hukum dapat dikatakan baik bila dalam subtansinya mengakomodir keinginan dan kebutuhan masyarakat pada masa dibuatnya peraturan tersebut bahkan harus mampu menjangkau (memprediksi) berbagai perubahan dan keadaan yang akan terjadi di masa mendatang.

Peran hukum selanjutnya bisa di perkuat oleh“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Juga dalam Pasal 5 aytat (1) ditegaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Demikian bunyi dari undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Putusan hakim yang mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (justitiabalen) adalah putusan yang mampu mengakomidir kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Tiga kepentingan itu harus tercermin dalam sebuah putusan hakim. Putusan hakim akan mampu menjadi sarana pengendali sosial apabila seorang hakim dapat melihat kepentingan-kepentingan sosial yang luas dan mesti menjadi pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan.

Tanpa itu, maka hukum hanya sebagai rentetan kalimat yang mati dan tidak memiliki manfaat secara sosial. Dengan kata lain, hukum mesti dilihat secara utuh dan menyeluruh yang menekankan pada sifat subtantif dan transedental dengan mendasarkan pada fakta-fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etika dan moral, bukan hanya dalam wujud norma tertulis. Jika terjadi pertentangan sumber hukum tertulis dengan keadilan atau hukum tertulis sudah tidak mampu lagi mewadahi keadilan, maka hakim harus mampu dan berani berfikir progresif untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

[Total: 4    Average: 4.3/5]