IJIN KERAMAIAN

Halo Sahabat POLMAS !!!

Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang jenis keramaian dan prosedur pengurusan ijin keramaian sesuai dengan UU no 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Jenis keramaian adalah sebagai berikut :

  1. Acara yang bersifat pribadi (hajad) tertentu yang dihadiri oleh banyak orang yang bisa menimbulkan kerawanan terjadinya suatu kejahatan atau kemacetan lalu lintas sehingga diperlukan kehadiran anggota Polri dalam acara keramaian tersebut.
  2. Acara keramaian dalam rangka menyampaikan pendapat di muka umum misal ; orasi, unjuk rasa, demonstrasi, konvoi, pawai, rapat umum,mimbar bebas dan lain-lain. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan umum. 

Persyaratan Penerbitan Surat Ijin Keramaian :

A. Acara yang bersifat pribadi (hajad)

  1. Mengisi Blangko Permohonan tentang rencana pertunjukan atau hajad
  2. Surat Pengantar dari Kelurahan Setempat
  3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar
  4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar
  5. Foto copy KTP
  6. Advis penyelenggaraan pertunjukan dari Depdikbud cam, bila ada pertunjukan :
    • Orkes Melayu / Dangdut
    • Sendur
    • Single Organ
    • Pertunjukan lain

B. Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

  1. Mengisi Blangko Permohonan tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
  2. Diberitahukan secara tertulis kepada Polri yang memuat:
    • Maksud dan Tujuan
    • Tempat, lokasi, route
    • Waktu dan lama pelaksanaan
    • Bentuk
    • Penanggung jawab
    • Nama dan alamat organisasi, kelompok, perorangan
    • Alat peraga yang digunakan
    • Jumlah peserta
  3. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 1×24 jam sebelum pelaksanaan.

Setelah menerima pemberitahuan, maka Polri berkewajiban :

  1. Memberi surat tanda terima pemberitahuan (STTP).
  2. Melakukan koordinasi dengan penaggung jawab penyampaian pendapat di muka umum.
  3. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat.
  4. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan route yang dilalui.
  5. Bertanggung jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat dimuka umum.
  6. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan route yang dilalui.
  7. Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan.

Sanksi Hukum :

  1. Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
  2. Penanggung jawab melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
  3. Barang siapa dengan kekerasan / ancaman menghalangi penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama satu tahun.

Lokasi Pengurusan Surat Ijin Keramaian :

  1. Surat Ijin Keramaian bisa dilakukan di Polsek terdekat sesuai dengan lokasi keramaian akan dilaksanakan.
  2. Surat Ijin Keramaian untuk kegiatan keramaian yang bersifat Nasional (misal: bintang tamu artis nasional, pejabat vip dll) maka Surat Ijin Keramaian diterbitkan oleh Polres atau Polda sesuai dengan kerawanannya.
  3. Surat Ijin Keramaian  atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, maka yang berwenang untuk menerbitkan adalah Polres setempat.
[Total: 0    Average: 0/5]